Papua tak terpisahkan dari NKRI

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 secara aklamasi telah menentukan status barat Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebenarnya tanpa Pepera pun jelas sekali status Papua, Azas Possedetis Juris mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Jelas sekali bahwa Papua adalah Indonesia karena wilayah Indonesia sejak kemerdekaan meliputi  wilayah jajahan Belanda (wilayah Hindia Belanda) dari Sabang sampai Merauke.
Pembangunan Papua sejak berintegrasi ke dalam NKRI terus dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan reformasi telah mengamanahkan Papua dan Papua Barat sebagai daerah yang memiliki status otonomi khusus (Otsus). Komitmen membangun tanah Papua bukan hanya janji-janji manis pemerintah, namun semua telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan  diberbagai sektor dan bidang. Seperti pembangunan infrastruktur jalan (Trans Papua) pembangunan bandara, pembangunan pos lintas batas dan pembangunan sektor/bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Presiden Joko Widodo saat meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dana untuk pembangunan yang disalurkan pada setiap tingkatan pemerintah daerah di Papua, mencapai Rp1.036 triliun. Dana tersebut masif dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu hingga kini.  
Namun sayang, dibalik gencarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua, justru ada pihak-pihak yang mengganggu kedamaian di tanah Papua , yakni Kelompok-kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), sayap politik luar negeri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang seringkali melakukan aksi teror dengan dalih memerdekakan Papua.Aksi-aksi mereka penuh dengan kekerasan serta  menimbulkan korban jiwa.  Mereka tidak lagi  memikirkan rasa kemanusiaan, tidak mengenal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam nuraninya, mereka melakukan  perampokan, pencurian, menyandera, penganiyayan, hingga pemerkosaan, merekapun tega membakar sarana pendidikan, rumah sakit dan rumah-rumah warga tanpa belas kasihan, bahkan tega  menembaki dan membunuh tenaga medis yang sedang melakukan misi kemanusiaan.
Aksi teror yang dilakukan oleh KKB selama ini sangat berdampak terhadap kemajuan tanah Papua. Mereka sering melakukan teror terhadap perusahaan-perusahaan dan pembangunan infrastuktur di Papua, seperti pembakaran kantor PT. Bumi Infrastruktur,  pembantaian pekerja tower BTS 3, penembakan terhadap pekerja proyek jalan Trans Papua, penembakan pesawat terbang Trigana Air PK YSC B 373-500 dan aksi teror yang mengundang perhatian banyak pihak belakangan ini adalah penyanderaan pilot Susi Air, Captain Phillip Marthens yang berkewarganegaraan Selandia Baru oleh TPNPB-OPM dibawah pimpinan Egianus Kogoya yang hingga saat ini belum juga dilepaskan.  
Gerakan KKB berupa separatisme dan terorisme yang mereka gaungkan berkedok atas nama rakyat Papua dengan janji-janji keadilan bagi rakyat Papua dan memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, justru pada kenyataannya selama ini telah menyengsarakan rakyat Papua, telah banyak rakyat Papua yang menjadi korban kekejian mereka. Lebih tepatnya KKB dikatakan gerombolan yang ingin menguasai Papua tanpa mengedepankan nilai-nilai kemanusaiaan.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan sikap TNI dalam menghadapi situasi Papua saat ini tetap menggunakan pendekatan komunikatif dan langkah persuasif dalam menjaga situasi dan kondisi keamanan daerah di Papua. Saat fit and proper test didepan Komisi I DPR RI, Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan  bahwa, pola penegakan hukum di Papua tetap mengedepankan tindakan yang humanis.